Tahun 2014: UN Tingkat SD Dihapuskan, Siswa Tak Boleh Tinggal Kelas

Ujian nasional untuk sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, dan madrasah ibtidaiyah mulai tahun 2014 dihapuskan. Selain itu, mulai tahun depan juga, tidak ada lagi murid sekolah dasar yang tinggal kelas.

Murid yang belum memahami atau menguasai pelajaran tetap boleh naik kelas, tetapi harus mengulang pelajaran yang belum dikuasainya. Bentuk penilaian rapor sekolah dasar juga berubah, tidak lagi berisi angka-angka, tetapi berbentuk deskripsi untuk menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa peserta didik.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Ramon Mohandas mengatakan hal itu sebelum Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional 2014, Minggu (1/12) malam, di Jakarta. ”Penilaian di SD tidak ada angka, tetapi narasi,” katanya.

Untuk memperkenalkan sistem yang baru, kata Ramon, telah dilakukan pelatihan untuk guru pendamping yang turun ke lapangan. Mereka telah dijelaskan bentuk rapor, cara penilaian, dan pemberian angka. Pelatihan tahun depan mencakup 150.000 sekolah dasar, lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya mencakup 6.000 sekolah dasar.

Kepala Unit Implementasi Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tjipto Sumadi menambahkan, penilaian narasi dalam rapor harus menggunakan bahasa positif karena usia anak yang masih dalam batasan usia emas. Penilaian narasi juga harus bisa memotivasi anak untuk meningkatkan kemampuannya. ”Selama ini jika anak diberi nilai lima atau nilai merah, justru kurang baik dari sisi psikologis anak,” kata Tjipto.

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tak membolehkan siswa sekolah dasar tinggal kelas bertujuan baik agar siswa bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Namun, kebijakan ini bisa menjadi tidak efektif jika tidak disertai perubahan metode belajar di kalangan guru.

Sejumlah guru juga masih kebingungan dengan kebijakan tersebut. ”Terus bagaimana jika siswa kelas I SD belum bisa membaca dan menulis, apakah harus naik kelas juga?” kata Sutini, Kepala SDN Suwanggaling IV Kota Surabaya, Senin (2/12/2013).

Menurut Sutini, jika anak dipaksakan naik kelas, justru akan menyulitkan anak karena materi pelajarannya lebih sulit. ”Guru yang melakukan evaluasi tentu lebih tahu kondisi setiap anak,” kata Sutini.

Hal yang sama dikatakan Wakil Kepala SD Katolik Santa Maria Kota Surabaya Christina Purtiwi. Menurut dia, naik tidaknya murid adalah otonomi sekolah yang disepakati dalam rapat dewan guru. ”Kami tidak akan paksakan anak naik kelas kalau kemampuannya belum memadai. Kepada orangtuanya pun kami jelaskan,” kata Christina.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDK Santo Carolus, Surabaya, Florentinus Lusiyanto menyatakan kurang setuju jika sistem tinggal kelas ditiadakan.

”Jadi, apa gunanya mengukur keberhasilan siswa kalau pada akhirnya akan naik kelas semua?” kata Florentinus.

Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Dimyati juga masih belum memahami kebijakan pemerintah yang tidak membolehkan siswa SD tinggal kelas. ”Prestasi siswa akan sulit terukur,” ujarnya.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Wijanarto justru memiliki pendapat berbeda. Menurut dia, sistem itu mendorong guru untuk lebih intensif memperhatikan siswa. Meski demikian, komposisi guru dan siswa harus dipertimbangkan. Jika menerapkan sistem itu, idealnya guru mengawasi maksimal 20 anak, sedangkan saat ini banyak guru yang mengajar 40 siswa.

Ujian nasional SMP dan SMA

Ujian nasional untuk SMP dan SMA sederajat masih akan tetap diselenggarakan. Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Na’im menjelaskan, ujian nasional tahun depan untuk SMA/MA/SMK sederajat, termasuk Paket C dan Paket C Kejuruan, dilaksanakan 14-16 April 2014. Sementara itu, UN susulan SMA/SMK sederajat pada 22, 23, dan 24 April 2014.

Adapun ujian nasional untuk SMP/MTs/sederajat termasuk SMPLN/Paket B/Usto (sekolah tingkat SMP nonformal di Kemenag) akan diselenggarakan pada 5-8 Mei. Sementara itu, UN susulan bagi SMP sederajat akan diselenggarakan pada 12, 13, 14, dan 16 Mei 2014. ”Nilai kelulusannya tetap minimal 5,5,” kata Ainun Na’im.

Ahli evaluasi pendidikan Elin Driana mengatakan, ujian nasional untuk semua jenjang pendidikan idealnya dihapus. Kalaupun sekarang masih diselenggarakan ujian nasional untuk SMP dan SMA sederajat, mestinya komposisi kelulusan berdasarkan rapor lebih besar daripada nilai UN. Saat ini untuk kelulusan siswa, komposisi nilai rapor 40 persen, sedangkan ujian nasional 60 persen.

”Sebab, nilai rapor lebih menggambarkan kondisi murid yang sesungguhnya. Guru juga lebih mengetahui kondisi dan kemampuan siswa sehari-hari,” kata Elin. (Kompas).